Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

 

VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

 

4.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai satuan kerja dibidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah bidang hukum dan pemerintahan yaitu pelaksanaan dan penegakan regulasi daerah yang efektif, partisipatif dan manusiawi maka dirumuskan Visi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:
"Terwujudnya tata kehidupan sosial masyarakat yang tertib, tentram dan sadar hukum".
Pernyataan visi tersebut mengandung makna bahwa dengan upaya membangun partisipasi masyarakat dalam ketaatan dan kesadaran hukum maka diharapkan dapat terwujud tata kehidupan sosial masyarakat yang tertib dan tentram melalui penegakan peraturan daerah yang efektif dengan pendekatan preemtif-edukatif.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita Satuan Polisi Pamong Praja yang dirumuskan melalui pernyataan Visi. Misi Satuan Polisi Pamong Praja dirumuskan dengan mengacu / berdasarkan pada visi, tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja serta misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu "mewujudkan tata kehidupan sosial masyarakat yang aman, religius, harmonis, serta berkebudayaan". Berdasarkan beberapa hal tersebut maka ditetapkan pernyataan Misi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut:
1. Peningkatan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat serta kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan.;
2. Peningkatan pelaksanaan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi / bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kabupaten yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah "terwujudnya tata kehidupan sosial masyarakat yang bermoral" Berdasarkan pernyataan tujuan di atas serta pernyataan visi dan misi, ditetapkanlah tujuan sebagai berikut:
1. Terwujudnya kesadaran hukum serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan lingkungan;
2. Terwujudnya efektifitas pelaksanaan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.
Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya. Sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:
1. Meningkatnya masyarakat yang sadar hukum dan terbangunnya sistem keamanan lingkungan;
2. Meningkatnya penyelesaian pelanggaran perda dan gangguan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.
Program adalah kumpulan kegiatan - kegiatan yang sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan oleh SKPD. 
Program Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tertuang dalam rencana strategis (Renstra) meliputi : 
1. Program pelayanan administrasi perkantoran 
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 
3. Program peningkatan disiplin aparatur 
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 
5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 
6. Program pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
7. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 
8. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dan masalah sosial lainnya

4.3. Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.
Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program / kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
Kebijakan Satuan Kerja sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan (umum) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kerja sama dan pemberdayaan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib serta pembinaan kesadaran hukum.
Arah kebijakan yang ditempuh, antara lain:
a. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan masyarakat, kegiatan-kegiatan usaha masyarakat dan kelompok industri untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membangun kesadaran dan ketaatan terhadap produk hukum daerah;
b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas Sat Linmas dalam rangka membantu penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
c. Meningkatkan pola kemitraan masyarakat dengan instansi yang terkait di bidang keamanan melalui forum komunikasi dan pembinaan potensi masyarakat dalam rangka cegah dini dan deteksi dini kemungkinan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

2. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya melalui kerja sama dengan POLRI, Aparat Penegak Hukum dan Dinas atau Instansi terkait.
Arah kebijakan yang ditempuh, antara lain:
a. Mengoptimakan tingkat penyelesaian kasus-kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran terhadap peraturan daerah / peraturan bupati secara profesional, proporsional, efektif dan manusiawi;
b. Pelaksanaan kegiatan pencegahan (preventif) terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui optimalisasi patroli rutin wilayah dan kegiatan operasi penegakan peraturan daerah;
c. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur untuk membentuk sikap dan perilaku kepamongprajaan melalui Diklat Dasar Pol PP, Diklat pengembangan kapasitas aparatur, latihan kesamaptaan rutin dan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).