Tentang Satpol PP

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif menjadi kebutuhan utama dan mendasar.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah yang menjalankan salah satu tugas wajib pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan lancar serta masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib dan aman. 

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan membangun kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tertib, tentram dan teratur dengan tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk suatu daerah juga mempertimbangkan beban tugas dan tanggung jawab yang di emban, budaya, sosiologi serta resiko keselamatan yang harus di hadapi oleh setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.