Gambaran Umum Satpol PP Kabupaten Pasuruan

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif menjadi kebutuhan utama dan mendasar.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah yang menjalankan salah satu tugas wajib pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan lancar serta masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib dan aman. 

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan membangun kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tertib, tentram dan teratur dengan tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk suatu daerah juga mempertimbangkan beban tugas dan tanggung jawab yang di emban, budaya, sosiologi serta resiko keselamatan yang harus di hadapi oleh setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

Perubahan kelembagaan Satpol PP Kabupaten Pasuruan terjadi sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, yang mana perubahan tersebut terletak pada peningkatan status kelembagaan dari Kantor menjadi Satuan yang setara dengan Dinas, serta perubahan pada Struktur Organisasi yang lebih besar. Hal ini dipandang perlu mengingat ada tiga aspek yang mendukung dilakukannya perubahan antara lain:

Aspek Filosofis
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah, termasuk di dalamnya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Satuan kerja perangkat daerah yang menjalankan sebagian urusan wajib pemerintah daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat adalah Satpol PP. Jelas sekali bahwa Satpol PP memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam rangka untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sehingga perlu untuk dibangun dan ditingkatkan kelebagaannya melalui Peraturan Daerah ini.

Aspek Yuridis
Secara aspek yuridis, keberadaan Satpol PP telah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 148 dan 149. Dan di Kabupaten Pasuruan, Satpol PP telah diatur dan ditetapkan melalui Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 68 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ini mengacu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
Seiring dengan perkembangannya, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Peraturan Pemerintah ini masih didasarkan pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Maka disusun dan ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ini diperkuat lagi dalam hal ketentuan pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, ketentuan Pasal 11 ayat (3) menyebutkan bahwa “Satpol PP Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh)”. Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 21 ayat (3) huruf c bahwa besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) memiliki jumlah Dinas paling banyak 18 (delapan belas) dinas. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten Pasuruan, berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan kekuatan APBD, memiliki besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai 86 (delapan puluh enam). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Satpol PP Kabupaten Pasuruan dapat ditingkatkan kelembagaannya.
Sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaannya di daerah, kelembagaan Satpol PP Kabupaten Pasuruan perlu diatur dan ditetapkan kembali melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan dan Peraturan Bupati Pasuruan yang mengacu dan berpedoman pada peraturan-peraturan diatasnya, maka berdasarkan kajian secara yuridis ini disusunlah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dan Rancangan Peraturan Bupati Pasuruan tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
Dalam rangka percepatan penyesuaian kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja, Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia melalui Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 23 Januari 2013 Nomor: 341/290/SJ perihal Penggabungan Linmas ke dalam SKPD Satpol PP, yang secara garis besar disampaikan bahwa agar Gubernur dan Bupati/Walikota segera mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan segera melakukan penggabungan bidang Linmas yang masih berada pada SKPD Badan Kesbangpol dan Linmas ke dalam SKPD Satuan Polisi Pamong Praja. Ketentuan tersebut didasari pada Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2011 yang mengamanatkan bahwa: “Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyesuaikan organisasi dan tata kerja Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kabupaten/Kota, dengan Perda paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan”.

Aspek Sosiologis
Secara umum fungsi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya berkenaan dengan fungsi stabilitas, yang meliputi aspek keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

Penyelenggara urusan wajib pemerintah daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, termasuk didalamnya adalah perlindungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, Satpol PP dihadapkan dengan berbagai macam hambatan, tantangan, gangguan dan permasalahan yang sangat kompleks untuk dihadapi dan diselesaikan.
Kabupaten Pasuruan memiliki wilayah yang cukup luas, jumlah masyarakat yang sangat banyak, sumberdaya alam dan potensi daerah serta karakteristik masyarakat yang cukup beragam, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kegiatan masyarakat yang sangat dinamis, perkembangan sektor industri yang sangat pesat dan beberapa titik wilayah dengan karakteristik yang rawan akan terjadinya bencana. Dari beberapa hal diatas, memungkinkan terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran terhadap peraturan daerah.