Sejarah Singkat

SEJARAH SINGKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja bermula pada masa kolonial pada tahun 1620 saat VOC menduduki  Batavia, Gubernur Jenderal VOC membentuk Bailluw (polisi yang merangkap jaksa dan hakim) yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman warga kota serta untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dan warga kota. Kemudian pada tahun 1815 (masa kekuasaan Raffles) Bailluw ini berkembang menjadi organisasi kepolisian yang tersebar di setiap karesidenan dengan dibawah kendali penuh Resident dan Asisstent Resident, yang kemudian semakin berkembang dengan adanya satuan baru yang disebut Bestuurpolitie atau Polisi Pamong Praja yang bertugas untuk membantu pemerintah kawedanan dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Pada masa awal kemerdekaan RI yang pada saat itu situasi politik dan keamanan dalam negeri yang masih belum stabil, pada tanggal 30 Oktober 1948 Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk Datasemen Polisi Pamong Praja, dengan susunan formasi:

1 (satu) pimpinan disebut Manteri Polisi

5 (lima) Agen Polisi

19 (Sembilan belas) Pembantu Agen Polisi

Kemudian perkembangan selanjutnya pada tanggal 3 Maret 1950 diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UP.32/2/21 Tahun 1950 yang berisi tentang pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura, dengan susunan formasi:

1 (satu) Manteri Polisi

5 (lima) Calon Agen Polisi Polisi Pamong Praja

5 (lima) Pembantu Keamanan

Yang selanjutnya tanggal 3 Maret 1950 ditetapkan sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja.

Polisi Pamong Praja telah mengalami beberapa kali pergantian nama, antara lain:

  • Tahun 1948, di Daerah Istimewa Yogyakarta disebut “Datasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon” yang kemudian pada tahun yang sama diubah menjadi “Datasemen Polisi Pamong Praja”.
  • Tahun 1950, tepatnya pada tanggal 3 Maret 1950 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32/2/20 dan 32/2/21 secara nasional disebut “Kesatuan Polisi Pamong Praja”.
  • Tahun 1962, tepatnya pada tanggal 11 Februari 1963 melalui Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 namanya berubah menjadi Pagar Baya”.
  • Tahun 1974 melalui Undang Undang RI No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, namanya kembali berubah menjadi “Polisi Pamong Praja”.
  • Berdasarkan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namanya berubah kembali menjadi “Satuan Polisi Pamong Praja”.
  • Dan terakhit melalui Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namanya tetap disebut sebagai “Satuan Polisi Pamong Praja”.

Sampai dengan sekarang.