TUPOKSI

Tugas Pokok dan Fungsi


Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 4 menyebutkan bahwa Satuan Polis Pamong Praja mempunmyai tugas " Menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ".

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada Pasal 4 diatas Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi seperti yang di tuangkan dalam pasal 5 sebagai berikut : 
a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyrakat
e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan / atau Aparatur lainnya.
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati perda dan peraturan kepala daerah.
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

sebagai penjelasan atas Pasal 5 huruf g diatas, telah dijelaskan dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa "pelaksanaan tugas lainnya" meliputi : 
a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang - undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebar luasan produk hukum daerah. 
b.  Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara. 
c.  Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. 
d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah. 
e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan / atau kegiatan yang berskala masal. 
f.  Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang di berikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang - undangan.